Jambi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi dan Nepotisme Jambi (GAKINJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayah Jambi.
Dalam orasinya mereka menyoroti pembangunan jembatan kanal WKS yang menggunakan anggaran APBD TA 2022 senilai Rp5,2 miliar menjadi sorotan. Masyarakat menduga pekerjaan proyek ini tidak sesuai dengan spesifikasi, terlihat dari kondisi aspal di sekitar jembatan yang mulai mengelupas dan mengalami retak.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, oleh M. Taofik Sihata mereka menilai pembangunan jembatan ini terkesan dipaksakan karena tidak memperhatikan skala prioritas. Sejak dibangun, jembatan tersebut diklaim tidak pernah dilalui oleh kendaraan roda empat maupun masyarakat sekitar.
Selain itu, mereka juga menyoroti potensi pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu, masyarakat mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek ini karena diduga berpotensi merugikan negara.
Berdasarkan kondisi di lapangan, jembatan yang dibangun sejak beberapa waktu lalu hingga kini masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh kendaraan roda empat. Kondisi jembatan juga sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, termasuk retak pada bagian jalan serta turap penunjang yang mulai condong. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jembatan dapat roboh jika dilalui kendaraan bermuatan berat.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat meminta pihak Kejaksaan atau APH untuk memanggil pihak terkait, termasuk Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta pihak rekanan yang mengerjakan proyek jembatan kanal WKS guna mempertanggungjawabkan hasil pembangunan.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan serta dampaknya terhadap infrastruktur di daerah tersebut.
Korlap aksi unjuk rasa M. Taofik Sihata menegaskan bahwa banyak kasus dugaan korupsi yang belum terselesaikan, sehingga mereka meminta Polda Jambi untuk bertindak tegas dalam mengusut dan menindak para pelaku. Mereka juga menyoroti adanya dugaan praktik nepotisme dalam berbagai proyek pemerintahan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami hadir di sini untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Jambi. Kami tidak ingin ada oknum yang bermain mata dalam proses hukum,” ujar dalam oratornyo pada aksi tersebut.
Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Mereka meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang mereka anggap merugikan masyarakat.
Aksi ini berlangsung dengan pengamanan dari pihak kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan LSM GAKINJ masih menunggu respons resmi dari pihak Polda Jambi terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
Penulis : M. Sihar
Redaktur : Endi
