TANJAB BARAT - Sangat disayangkan, Lurah Tungkal IV Kota, M Arif memilih bungkam saat dimintai keterangan awak media soal adanya kemungkinan kecurangan pada pembangunan Jalan Rabat Beton yang ditindih pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Rt 14, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Padahal, lurah merupakan ujung tombak pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang di tingkat kelurahan.
Apalagi, kegiatan yang dilakukan menggunakan dana alokasi umum (Dau) kelurahan Tungkal IV Kota.
Konfirmasi yang dilayangkan awak media melalui telpon seluler dan juga whatsapp Senin (17/7/2023) tidak mendapatkan balasan maupun respon dari lurah.
Sementara, pihak ketua RT 14 mengaku tidak dilibatkan secara langsung soal pembahasan dan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.
"Saya baru ini juga melihat jalan Rigid Beton baru di cor langsung di tumpangi atau di lapis aspal langsung," ungkap Mas'ud ketua Rt 14 ketika disambangi awak media saat dikonfirmasi tentang pekerjaan tersebut.
Ditanya ada tidak ketua RT dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, Ketua RT setempat mengaku ada pak lurah Tungkal Empat kota sampaikan kepada saya cuman secara lisan seharusnya lurah menyampaikan secara admistrasi apa lagi kegiatan yang dikelola mengunakan uang rakyat melalui anggaran Dana alokasi umum (DAU) kelurahan Tungkal Empat kota 2023 yang dikelola oleh pemerintah.
"itu kan uang rakyat seharusnya secara administrasi lah menyampaikannya ini lurah hanya ngomong itu pak RT ada kegiatan jalan, tidak diomongin juga kita sebagai ketua RT juga punya kewajiban untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan tersebut karena di wilayah RT saya," jelasnya.
"Pada intinya, Saya selaku ketua RT tidak dilibatkan," pungkasnya.
Pantauan media dilapangan, kualitas atau mutu pekerjaan masih diragukan, sehinga menimbulkan kecurigaan adanya kemungkinan pekerjaan menyimpang dari rancangan anggaran belanja (RAB).
Yang disesalkan, pekerjaan pengaspalan dilakukan diatas pekerjaan rabat beton yang baru selesai dikerjakan sehingga berkemungkinan belum dilakukan pemeriksaan hasil oleh pihak-pihak terkait seperti inspektorat maupun BPK. (pnd/die)
